Pages

Selasa, 05 Februari 2013

CARA PENGHITUNGAN KOMPENSASI PHK BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2003


CARA PENGHITUNGAN KOMPENSASI PHK
BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2003

PHK atau PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. PHK bisa terjadi karena berbagai sebab, bisa karena kesalahan karyawan, efisiensi perusahaan, perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi atau bangkrut, ataupun perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut melalui keputusan pengadilan niaga aka pailit dan lain-lain.
Apa kompensasi yg didapatkan karyawan akibat PHK?
Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon (UP) dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima. UP, UPMK, dan UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya.
Perhitungan uang pesangon (UP) paling sedikit sebagai berikut :

  • masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 (satu) bulan upah .
  • masa kerja 1 - 2 tahun, 2 (dua) bulan upah .
  • masa kerja 2 - 3 tahun, 3 (tiga) bulan upah .
  • masa kerja 3 - 4 tahun 4 (empat) bulan upah .
  • masa kerja 4 - 5 tahun 5 (lima) bulan upah .
  • masa kerja 5 - 6 tahun 6 (enam) bulan upah .
  • masa kerja 6 - 7 tahun 7 (tujuh) bulan upah .
  • masa kerja 7 – 8 tahun 8 (delapan) bulan upah .
  • masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah .
Perhitungan uang penghargaan masa kerja (UPMK) ditetapkan sebagai berikut :
masa kerja 3 - 6 tahun 2 (dua) bulan upah;
masa kerja 6 - 9 tahun 3 (tiga) bulan upah;
masa kerja 9 - 12 tahun 4 (empat) bulan upah;
masa kerja 12 - 15 tahun 5 (lima) bulan upah;
masa kerja 15 - 18 tahun 6 (enam) bulan upah;
masa kerja 18 - 21 tahun 7 (tujuh) bulan upah;
masa kerja 21 - 24 tahun 8 (delapan) bulan upah;
masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima (UPH) meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Alasan PHK dan Hak Atas Pesangon
Besaran Perkalian pesangon, tergantung alasan PHKnya. Besaran Pesangon dapat ditambah tapi tidak boleh dikurangi. Besaran Pesangon tergantung alasan PHK sebagai berikut:
Alasan PHK Besaran Kompensasi
** Mengundurkan diri (kemauan sendiri) -Berhak atas UPH


PENJELASAN BERDASARKAN GOLONGAN UPAH/ GAJI :
Dalam suatu hubungan kerja, prinsip penentuan upah atau penghasilan seseorang pekerja/buruh, haruslah ditetapkan dalam upah bulanan (lihat Pasal 88 ayat [3] huruf a UU No. 13/2003 dan Pasal 9 PP No. 8 Tahun 1981 sertaPasal 14
(baru) ayat (2) Permenaker No.Per-01/Men/1999 jo Kepmenakertrans No.Kep-226/Men/2000).

Demikian juga, perhitungan upah/penghasilan sebagai dasar pembayaran uang pesangon (“UP”), uang penghargaan masa kerja (“UPMK”) dan uang penggantian hak (“UPH”) yang dalam istilah sehari-hari – ketiganya – sering disebut “pesangon”, juga haruslah dalam upah bulanan. Dengan demikian, kalau ada pekerja/buruh yang upah atau penghasilannya dibayar secara harian, mingguan, dua mingguan, paket borongan, satuan hasil atau dengan cara lainnya, maka harus diakumulasikan dalam upah bulanan pada saat akan menghitung “pesangon”.

Ketentuan Pasal 157 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), mengatur mengenai komponen upah yang menjadi dasar perhitungan UP, UPMK dan UPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUK. Artinya kalau seseorang pekerja/buruh diputuskan hubungan kerjanya (di-PHK) dan berhak atas “pesangon”, maka upah yang menjadi dasar perhitungan pesangonnya, adalah upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 tersebut.

Selanjutnya, bilamana seseorang pekerja/buruh (sudah) ditentukan upahnya dan dibayar dengan upah bulanan yang terbagi dan terdiri dari berbagai komponen atau unsur, seperti tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, fasilitas, insentif, bonus, upah kerja lembur, kesejahteraan dan lain sebagainya, maka menurut Pasal 157 ayat (1) UUK, komponen upah yang (diakumulasikan) menjadi dasar untuk menghitung “pesangon”, adalah (hanya) “upah pokok“ dan “tunjangan tetap“ (dalam UU disebut “segala macam tunjangan yang bersifat tetap....”).

Akan tetapi, jika penghasilan atau upah seseorang pekerja/buruh ditentukan dalam upah bulanan namun dibayarkan atas dasar perhitungan harian (baca: pembayaran secara harian), maka penentuan upah bulanan pekerja/buruh yang bersangkutan - sebagai dasar perhitungan pesangonnya (pada saat di-PHK) - adalah 30 (tiga puluh) kali penghasilan sehari (dari komponen upah pokok dantunjangan tetapnya).

 
Dasar hukum:

1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
3.   Peraturan Meneteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
4.   Keputusan Meneteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Meneteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

Reaksi:

1 komentar:

Apakah yg dimaksud upah? Apakah hanya gaji pokok atau plus dengan bonusnya (total gaji per bulan)?

Poskan Komentar